MENCARI HUKUM ALLAH

“Sesungguhnya Hak Pembuat Hukum Hanyalah Allah swt”

  • Komentar Terbaru

    infogue di Penyebab Kecelakaan, Rok Mini…
    Esa di Kaulah jadi Penguasa Hati…
    Esa di Jubir HTI Ismail Yusanto: Cerm…
    dayati di Akibat menerima Telpon Saat HP…
    arRa II di GEMBONG2 MUNAFIK
    ressay di Jubir HTI Ismail Yusanto: Cerm…
    canaprasetya di Khilafah Bukan Sistem Tot…
    den Koplak di Pembela Akidah yang Vokal itu…
    Yannah Az Zahra di GEMBONG2 MUNAFIK
    khilafahstuff di RUMAH PALING ANGKER DI INDONES…
  • IP
  • Arsip

  • Flickr Photos

  • Tulisan Teratas

  • Surat Kongres AS: Memang itu Intervensi

    Posted by canaprasetya pada Agustus 8, 2008

    Amerika kembali menunjukkan campur tangannya di negeri Muslim terbesar ini. Sebanyak 40 anggota Kongres AS melayangkan surat yang ditujukan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembebasan segera tanpa syarat dua anggota OPM, Filep Karma dan Yusak Pakage, yang dijatuhi hukuman sejak April 2005 karena mengibarkan bendera bintang kejora di Abepura pada 1 Desember 2004.

    “Kami, para anggota Kongres AS, yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat meminta Bapak (Presiden Yudhoyono, red) memberikan perhatian terhadap kasus Filep Karma dan Yusak Pakage, yang pada Mei 2005 dijatuhi hukuman karena keterlibatan mereka dalam kegiatan damai yang dilindungi hukum, yaitu bebas mengeluarkan pendapat, di Abepura, Papua, pada 1 Desember 2004,” demikian salah satu isi surat dari Kongres Amerika tersebut.

    Surat tersebut dialamatkan kepada Yudhoyono dengan penulisan alamat “Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia, Istana Merdeka, Jakarta 10110, Indonesia”, seperti dikutip Kantor Berita Antara.

    Surat Kongres AS Bentuk Intervensi

    Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Djoko Santoso menegaskan, surat 40 anggota kongres Amerika Serikat (AS) yang meminta pembebasan tanpa syarat dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah bentuk intervensi.

    “Yang jelas, itu memang intervensi,” tegasnya.

    Menurutnya penahanan dua anggota OPM itu sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah Indonesia.

    Sementara Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menilai surat Kongres AS itu bukan merupakan intervensi.

    “Wajar saja kalau mereka mengajukan itu. Tapi, nanti kita kaji dan kita pastikan atas dasar kepentingan kita. Apa layak ditanggapi atau tidak,” ujarnya.

    LSM: Untuk Kepentingan AS

    Surat Kongres AS itu ternyata direkomendasikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional, East Timor and International Action Network (ETAN) dan isi surat tersebut dimuat dalam situs mereka.

    Menurut Juwono, memang banyak LSM berbasis di New York yang mencoba menggugat beberapa masalah dalam negeri Indonesia, terutama yang berkaitan dengan TNI.

    Setiap bulan, lanjut dia, selalu saja ada LSM berbasis di Eropa dan Amerika Utara menggugat persoalan hak asasi manusia di Papua, Aceh, dan Poso dengan berbagai alasan. Menhan memaparkan pada Maret 2007 ia sudah bertemu dengan 7 LSM internasional di Kedutaan Besar Republik Indonesia di AS khusus membahas hak asasi dari dimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. (li/ant)

    Diposting Cana Prasetya, SH dari: http://hizbut-tahrir.or.id/

    Iklan

    Tinggalkan Balasan

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

     
    %d blogger menyukai ini: